Salah satu bentuk pengeluaran negara adalah dalam belanja pegawai. Dan belanja pegawai merupakan belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Mengacu pada hal tersebut, Suyono anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pati menyoroti porsi manfaat yang harus berimbang dan mengurangi belanja pegawai yang dianggap tidak terlalu penting. Anggaran sudah seharusnya dialokasikan untuk dibelanjakan yang berporos pada kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya untuk kepentingan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi prinsip Good Governance yang menegaskan pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel harus transparan,independen juga responsibel.
Anggota komisi C DPRD Pati ini juga menambahkan pemerintah Kabupaten sudah seharusnya lebih mendahulukan belanja non pegawai seperti hibah tempat ibadah dan bantuan sosial untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Politisi PDI-P Suyono juga mengingatkan bahwa angka belanja pegawai yang terlalu tinggi akan menghambat kemajuan di daerah. Menggunakan anggaran belanja dengan lebih efisien dan tepat sasaran dengan cara memperbanyak belanja yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan diyakini akan mampu mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi di Kapubaten Tinggi.
0 komentar:
Posting Komentar